Medan,

Menghadapi era digital dan era layanan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di ruang Ferdinand Lumban Tobing Kantor Gubsu, Jumat (11/01). 

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP dan Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekdaprovsu H. Zonny Waldi, S.sos, MM  dihadiri pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), BUMD, Akademisi dan Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dalam arahannya, Musa Rajekshah mengatakan bahwa sistem digitalisasi bisa segera diterapkan di seluruh lingkungan Pemprovsu  secara menyeluruh atau terintegrasi termasuk dinas-dinas. Sesuai dengan visi misi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023, salah satu yaitu misi no. 2 “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”.

“Selain itu, digitalisasi juga mendorong cara kerja yang lebih transfaran dan terbuka. Mengurangi potensi dan peluang korupsi, suap, dan pungutan liar. Karena sistem digital itu terekam semua, baik jejak komunikasi, transaksi, dan lainnya,” kata Musa Rajekshah.

“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya dan transparan maka kita membutuhkan suatu sistem yaitu e-government. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan Pemerintah”, tambah Musa Rajekshah.

“Dan untuk mewujudkan ini semua, tentunya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sendiri. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat. Untuk itu, hari ini saya minta semua yang hadir di sini untuk memberikan masukan dan saran demi terimplementasikannya sistem ini,” tutur Musa Rajekshah.

 “Prioritas pembangunan Sumatera Utara yaitu Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata  sesuai visi dan misi Sumatera Utara  2018 – 2023 ” tambah Fitriyus 

Senior Manager Government Solution dan Partnership PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk Alfi Sumarta sebagai narasumber menyambut baik niat Pemprovsu untuk mengimplementasikan sistem Digitalisasi di Pemerintahan berbasis Information technology (IT).  IT harus memiliki keunggulan diantaranya IT mempermudah dan memperlancar informasi, IT sederhana dan IT mengurangi cos.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk siap mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. (LIP)