Medan,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Karena itu, seluruh stakeholder, khususnya Tim Pokja Sumut diminta segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan SDGs/TPB di daerah ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si sebelum menutup acara Forum Komunikasi Daerah Kerjasama Multipihak dalam Pencapaian Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), Selasa (12/2) di aula Raja Inal Siregar Lantai 2 kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
“Rencana aksi daerah SDGs Provinsi Sumatera Utara penyusunannya hampir selesai. Oleh karenanya kepada Tim Pokja Sumatera Utara saya minta segera menyelesaikannya. Dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ujar Sabrina.
Selain itu, kata Sabrina, SDGs/TPB di Sumut juga sudah terintegrasi dengan dokumen Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023. “Saat ini berlangsung proses perancangan Perda RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan akhir Februari 2019, RPJMD itu sudah disahkan dari Ranperda menjadi Perda. Dan didalamnya sudah diintegrasikan dengan SDGs/TPB,” katanya.
Dari akademisi, kata Sekdaprovsu, juga telah menyetujui untuk membangun SDGs Centre di Universitas Sumatera Utara (USU) yang bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya. “Terima kasih kepada USU, diharapkan segera dibangun dan siap mengkoordinasikan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya,” sebut Sabrina.
Begitu juga dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), bekerja sama dengan Filantropi (donatur), pelaku usaha dan stakeholder lainnya di seluruh kabupaten/kota agar siap dalam menyelesaikan rancangan aksi daerah SDGs Provinsi Sumut. “Pihak media juga agar siap untuk terus mensosialisasikan SDGs untuk meningkatkan kerjasama sama multipihak dalam proses penyusunan implementasi dan penyusunan SDGs di semua sektor,” ujarnya.
Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Drs Wiryanta MA PhD mengatakan bahwa Inpres Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik menginsyaratkan kepada Kementerian Kominfo untuk melaksanakan desiminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia.
Terkait dengan Forum Komunikasi Daerah ini, kata Wiryanta, telah dilaksanakan di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau. “Dan saati ini Sumatera Utara sebagai provinsi kelima,” ujar Wiyanta.
Kegiatan yang mempertemukan banyak pihak, seperti pemerintah pusat, daerah, perwakilan masyarakat, media, perguruan tinggi dan komunitas lokal ini, katanya, akan menjadi sarana tukar pikiran, pembelajaran dan inspirasi untuk mendorong kerjasama satu sama lain sesuai dengn perannya untuk mencapai SDGs sekaligus mensukseskan pembangunan daerah.
Disebutkannya, partisipasi publik yang efektif ini diharapkan akan mendorong inovasi berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah di daerah, sehingga memiliki dampak perubahan yang signifikan. ”Sehingga inspirasi dari pertemuan ini akan ditularkan ke daerah lain agar mendorong percepatan pelaksanaan SDGs yang inklusif di seluruh Indonesia,” katanya.
Turut hadir Deputi Deputi Bidang Politik Hukum dan Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Slamet Sudarsono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI Abednego, Forkopimda, mewakili bupati/walikota, pimpinan/kepala instansi vertikal, BUMN dan BUMD, para OPD Provsu, para akademisi, tokoh agama dan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para insan pers.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
