Medan,
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik dan mendukung rencana Sensus Penduduk tahun 2020 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga siap bekerja sama untuk menyukseskan sensus tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis ketika menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Sumut Syech Suhaimi di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (5 /3).
Menurut Gubernur, hasil sensus nantinya dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumut. Seperti saat ini, Pemprov Sumut sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sektor.
Antara lain, kata Gubernur, baru-baru ini Sumut berhasil mengekspor berbagai hasil pertanian dari Kabupaten Karo, khususnya Kol atau Kubis Berastagi. Ekspor hasil pertanian tersebut diharapkan dapat mendorong minat petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya.
Selain Kol, saat ini juga sedang dikembangkan tanaman jagung yang hanya berusia 3 bulan dan dapat dipanen, serta dapat ditanam secara tumpang sari. Ini cocok untuk di Kabupaten Karo, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Toba Samosir. “Oleh karena itu kita akan menggandeng Bank Sumut dan PDAM nantinya,” kata Edy Rahmayadi.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menerima pemberian buku Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2018 dari Kepala BPS Provinsi Sumut Syech Suhaimi.
Sebelumnya, Syech Suhaimi menyampaikan tentang rencana pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di seluruh Indonesia, termasuk Sumut. Sensus penduduk akan dilakukan secara individu dan door to door. Karena itu, diharapkan adanya kerja sama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumut.
“ Ini merupakan sensus yang ketujuh, setelah Indonesia merdeka, yaitu secara berturut-turut pernah diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1945, 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010,” ujarnya.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu