Medan,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta merayakan Hari Jadi ke-71 Provinsi Sumut, yang jatuh pada tanggal 15 April 2019. Perayaan akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Hal ini disampaikan melalui siaran langsung studio 2 TVRI Sumut dalam acara dialog interaktif dengan topik “ HUT Pemprovsu ke-71 Tahun 2019”, Selasa (09/04).
“Mari bersama-sama kita merayakanya, ini adalah ulang tahun kita. Nanti juga ada bakti sosial kunjungan ke panti asuhan dan seminar tentang berdirinya Sumatera Utara. Seminar ini bukan untuk mencari tahu, tetapi memberi tahu bahwa bagaimana heroiknya lahirnya Provinsi Sumatera Utara, bagaimana Sumut ini menjadi bagian dari tegaknya NKRI,” ujar Sabrina
Sekda menambahkan tujuan peringatan HUT Pemprovsu ke-71 Tahun 2019 ini salah satunya untuk memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan serta menguatkan rasa persaudaraan.
Disampaikan juga, peringatan hari jadi kali ini mengusung tema “71 Tahun Sumatera Utara, Kita Sukseskan Pesta Demokrasi Tahun 2019 dan Pembangunan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Aman dan Bermartabat.”
Sejarawan Unimed Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S selaku narasumber menyampaikan tentang sejarah Provinsi Sumatera Utara. Mulai Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.
“Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli” ujar Ichwan Azhari.
Ichwan Azhari menambahkan Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.
Linda Elida selaku narasumber ketiga dari Akademisi menyampaikan akademisi memiliki peran dalam pembangunan Provsu. “Salah satunya dalam misi dunia pendidikan ialah mencerdaskan dan melakukan kajian yang nanti kajian ini manfaat praktisnya bisa disumbangkan keberbagai pihak” ujarnya.
“Dalam hal perayaan Hut Provsu kita harapkan kajian-kajian yang kami lakukan dapat berkontribusi dalam segala aspek pembangunan di Sumatera Utara. Misalnya kajian kami mengenai tingkat polusi salah satu faktor ialah kurangnya ketersedian ruang terbuka hijau”, tambah Elida.
Diakhir dialog Sekda optimis mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang di hadapi Provsu dengan berlandaskan semangat gotong royong, persatuan dan kerjasama. Mari kita bergandengan tangan untuk berkarya demi wujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. (IP)
