Medan,
Wagubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), salah satu lembaga yang menaungi seluruh elemen dan organisasi pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, berperan aktif dalam memperjuangankan pembangunan Sumut di tingkat pusat ditengah keterbatasan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam pembiayaan guna mendorong laju pembangunan.
Harapan tersebut dikemukan Wagubsu dalam acara pengukuhan pengurus RKIH Sumut yang berlangsung di Hotel Danau Toba International, Jl Imam Bonjol Medan, Kamis Rabu (28/1/2015).
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pusat RKIH Kris Budiharjo, Sekjen KRIH Edi Wahyudi, Deputi Staff Kepresiden Binny Bintarti Buchori, tokoh masyrakat Prof DR Zulkifli Nasution dan Prof DR Riza Buana, Ketua RKIH Sumut Renta Elisabeth Sianipar dan ratusan undangan.
Dalam kesempatan itu, Wagubsu menyatakan, Sumut merupakan etalase Indonesia bagian barat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Tanpa perhatian pemerintah pusat secara khusus, Sumut dikhawatirkan akan terkendala dalam mendorong laju roda pembangunan.
Dengan keterbatasan tersebut, Sumut nyaris tidak dapat melakukan pergerakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, RKIH diharapkan berperan memberikan gambaran jelas terhadap kondisi Sumut kepada pemerintah pusat.
“Ini kondisi real saat ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius demi mendokrak pertumbuhan ekonomi di Sumut,” harap Wagubsu.
Wagubsu optimis, dalam kondisi keuangan yang lemah, Sumut akan bangkit jika semua pihak saling bantu dalam kebersamaan, tidak hanya pemerintah daerah, namun juga melibatkan para akademisi, dunia usaha, legislatif dan seluruh unsur serta elemen masyarakat.
“Kunci kesuksesan Sumut adalah kebersamaan. Meski terdengar sederhana, kebersamaan akan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Apalagi sejumlah sarana pendukung seperti Bandara Kualanamu, pelebaran Pelabuhan Belawan, pembangunan jalan tol Medan menuju Tebing, jalan tol Medan menuju Binjai dan pengembangan KEK Sei Mangke berjalan lancer, tentu pertumbuhan ekonomi di Sumut akan bangkit,” ujar Wagubsu.
Seiring dengan itu, Wagubsu juga menyatakan kecemasannya terkait pasokan listrik yang terbatas di Sumut. Pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, tidak diiringi hadirnya pembangkit baru. Akibatnya, Sumut terus mengalami krisis listrik berkepanjangan.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berfikir keras dalam menyiapkan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang. Kebutuhan listrik di Sumut diatas kebutuhan rata-rata listrik nasional,” sebut Wagubsu.
Dalam kesempatan yang sama, Wagubsu juga mengatakan, pemerintah pusat bersama Pemprov Sumut berharap dapat memaksimalkan 4 bidang yakni kemaritiman, pembangunan infrastruktur pelabuhan dan sarana pendukungnya, transportasi laut dan pengembangan sektor wisata kelautan.
Khusus sektor pariwisata kelautan Sumut, sebut Wagubsu, memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun sektor terbut belum mendapat sentuhan konprehensif hingga belum memberikan manfaat maksimal.
“Kondisi ini tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan berbagai terobosan guna mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan yang menggunakan paspor,” tegas Wagubsu.
Selain itu, Wagubsu juga menyingggung kesiapan Sumut dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan akhir 2015 mendatang. Salah satu upaya yang harus disiapkankan adalah membekali semua pihak dengan berbagai keahlian agar dapat bersaing dengan Sumber Daya Manusia (SDM) negara ASEAN.
Kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor bahan baku ke laur negeri merupakan langkah cerdas dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, bahan baku dalam negeri dikirim keluar kemudian produk jadi dikembalikan ke Indonesia.
“Akibatnya, kita menjadi konsumtif, tidak produktif. Misalnya, sawit yang memiliki lebih dari 50 turunan, termasuk bahan kosmetik, sabun dan bahan bakar non fosil. Jika CPO diekspor, manfaat terbesar tidak akan kita rasakan. Justeru negara luar akan mendapat kuntungan jauh lebih besar dibanding Indonesia,” terang Wagubsu.
Kendati demikian, Wagubsu berharap Sumut dapat mengembangkan perekonomian tanpa melanggar 3 hal penting yang terus menjadi isu dunia yakni masalah energy, pangan dan lingkungan.
“Dalam mengembangkan bisnis, dunia usaha harus menyesuaikan tanpa melanggar 3 isu dunia tersebut. Jika tidak, dunia internasional akan bereaksi dan menolak hasil produksi dalam negeri yang tidak sesuai pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan,” ujar Wagubsu.
Sementara Ketua Umum Pusat RKIH Kris Budiharjo mengatakan, salah satu program RKIH adalah menggerakkan puluhah kelompok dan elemen di bawah naungan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan.
“Prinsipnya; dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kegiatan politik telah berlalu. Saat ini kita harus mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan dengan membangun industri kecil yang tersebar di berbagai daerah,” sebut Kris.
Kris mencontohnya, saat ini sedang santer dan trend perhiasan batu. Masyarakat dapat mengembangkan bisnis batu yang dapat menembus pasar internasional. Tetapi tetap memegang teguh prinsif bisnis kerakyatan.
“Pelaku usahanya tentu masyarakat, bukan pebisnis besar. Tujuannnya agar masyarakat mendapatkan manfaatnya. RKIH siap menjadi fasilitas untuk menembus pasar dunia,” tambah Kris.
Selain itu, RKIH juga berharap ibu rumahtangga juga dapat mengembangkan keahlian dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, produksi makanan ringan dan pakaian.
“Tujuannya guna mendukung ekonomi keluarga. Tiap rumahtangga kita dorong untuk berproduksi. Tidak hanya berharap dengan kemampuan suami. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan rakyat akan merata,” harap Kris.
Pengukuhan pengurus RKIS Sumut juga disemarakkan dengan seminar bertajuk “Grand Breafing” yakni Seminar Pelaksanaan Ekonomi Hijau, Pembagungan Berkelanjutan dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Sumut. Seminar ini muatan materi mengulas seputar ekonomi yang berwawasan lingkungan.
