Medan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut memiliki database penderita Aids di Sumut. Database tersebut menjadi salah satu acuan dalam membatasi penularan HIV/AIDS.
Harapan itu disampaikan Wagubsu saat menerima audiensi pengurus DPA Sumut di ruang kerjanya kantor Gubernur Jl. Diponegoro Medan, Kamis (26/3/2015).
Hadir dalam audiensi itu Sekretaris KPA Sumut H. Rachmatsyah bersama Kepala Sekretariast KPA Sumut A Ramadhan. Sementara Wagubsu didampingi Staf Ahli Gubsu Asren Nasution, Kabiro Binkemsos M Yusuf dan Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sumut Sukarni SKM MKes.
Dalam kesempatan, Wagubsu menegaskan, langkah awal dalam upaya untuk membatasi penularan HIV/AIDS adalah dengan melakukan pendataan penderita secara konfrehensif.
“KPA Sumut layak punya data falid tentang jumlah penderita HIV/AIDS di Sumut. Kemudian di daerah mana saja, termasuk usia penderita, penyebab penularan dan lain sebagainya. Bila memungkinkan datanya by name by address,” ujar Wagubsu.
Database tersebut, kemudian menjadi acuan dalam menyusun program, baik program pencegahan maupun penanggulangan.
“Daerah rawan HIV/AIDS akan menjadi prioritas penanggulangan. Sedang daerah yang tergolong masih bersih, akan diperkuan sosialisasi pencegahan,” saran Wagubsu.
Dengan adanya database, KPA Sumut, akan mudah merangkul pihak lain dalam mendukung program pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS.
“Misalnya, daerah pelabuhan Tanjung Balai, KPA Sumut dapat merangkul KPA Tanjung Balai dan sejumlah LSM di daerah bersangkutan. Demikian juga dengan daerah lain. Kedekatan dengan penderita akan mempermudah dalam upaya penanggulangan, karena penderita HIV/AIDS umumnya akan menutup diri,” papar Wagubsu.
Wagubsu menyadari, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, KPA Sumut diharapkan memiliki strategi dalam memperoleh dana untuk mendorong terealiasasinya program.
“Alokasi dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. KPA Sumut tidak tertutup kemungkinan merangkul pihak lain seperti BUMN, BUMD dan pihak swasta bekerjasama dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumut,” sebut Wagubsu.
Sejumlah perusahaan masih menyalurkan dana Corparate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemberian beasiswa dan lain sebagainya. KPA Sumut dapat merangkul pihak swasta untuk peduli dengan menyalurkan CSR untuk pencegahan HIV/AIDS.
“KPA juga boleh saja merangkul dana funding dari luar, karena persoalan HIV/AIDS sudah menjadi masalah internasional,” saran Wagubsu.
Tidak harus dalam bentuk bantuan dana, KPA juga dapat merangkul pihak lain dalam menyiapkan alat sosialiasi pencegahan HIV/AIDS dengan menyiapkan baleho dan spanduk.
“Boleh juga merangkul pengusaha advertising. Kerjasmaa dengan dunia periklanan juga akan mengurangi biaya sosialisasi. Selama ini, dana yang dikelola KPA Sumut merupakan dana hibah dari APBD Sumut. Dana itu harus tepat guna dan dapat dipertangungjawabkan,” tambah Wagubsu.
Sementara Sekretaris KPA Sumut, H. Rachmatsyah mengatakan, salah satu program tahun 2015 adalah membentuk KPA di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, sesuai surat himbauan Wagub Sumut sebelumnya.
“Dari 15 KPA sebelumnya, kini telah terbentuk 25 KPA di Kabupaten/Kota di Sumut,” ujar Rachmatsyah.
Program KPA Sumut tahun 2015 salah satunya akan mengucurkan subsidi sebesar Rp 10 juta kepada KPA di Kabupaten/Kota untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi semangat agar program di daerah berjalan lancar,” tambah Rachmatsyah.
Sebelum audiensi berakhir, Rachmatsyah juga berharap Wagub Sumut untuk mengeluarkan rekomendasi penguatan pengurus KPA Sumut.
“Ada pengurus yang meninggaldunia. Ada juga yang telah mengundurkan diri. Kami berharap kepengurusan KPA Sumut diperkuat dengan penambahan anggota lagi,” harap Rachmatsyah.
Berdasarkan data KPA Sumut, penderita HIV/AIDS hingga Januari 2015 tercatat sebanyak 6689 orang. Penderita terinfeksi HIV sebanyak 2564 orang dan positif AIDS 4125 orang.
