MEDAN
Masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi saat ini mengakibatkan pemerintah harus menyesuaikan kondisi negara dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 yang digelar di Jakarta menyampaikan, fokus RKP tahun 2021 adalah pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Pembukaan Musrenbangnas 2020 ini langsung diikuti Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, melalui video conference di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (30/4).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mempersiapkan pemulihan ekonomi jika pandemi berakhir. Namun jika belum berakhir, Pemprov Sumut akan tetap terus melakukan penanganan Covid-19 di Sumut. “Kalau ini berakhir tahun 2020, kita akan lakukan persiapan pemulihan ekonomi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita harus tetap memikirkan penanganannya. Jadi kita harus optimis tahun ini sudah selesai. Kalau belum, kita buat penanganan Covid-19 plus recovery,” kata Sabrina.
Selain itu menurut Sabrina, ke depan Sumut harus mandiri secara ekonomi. Misalnya bahan baku industri yang selama ini di dapat dari luar harus dicari penggantinya di dalam negeri. “Kalau bisa kita tingkatkan lagi bahan baku dari dalam. Katakanlah industri masker, obat atau alkes itu bisa dilakukan. Dengan demikian kemandirian kita terpacu dengan memproduksi berbagai keperluan bahan baku setengah jadi hingga bahan jadi untuk keperluan konsumsi masyarakat,” kata Sabrina.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis menyampaikan saat ini banyak sektor yang terpukul terutama UMKM dan sektor informal. Untuk itu Pemprov Sumut juga akan melakukan percepatan pemulihan ekonomi terutama ketenagakerjaan dan sektor UMKM. “Tentunya untuk 2021 kita fokus ketenagakerjaan dan sektor UMKM, stimulus ekonomi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan,” kata Hasmi.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan dirinya optimis tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Mustenbangnas 2020 dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah 2021 melalui video conference di Jakarta, Kamis (30/4).
Dikatakan Presiden, beberapa negara maju awalnya mengatakan pulih. Namun beberapa saat kemudian mengalami gelombang kedua pandemi. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh kepala daerah agar menyiapkan berbagai skenario mulai dari yang ringan hingga berat.
Selain itu, kepala daerah diminta untuk mengidentifikasi dan memilah secara cermat sektor apa yang terpukul parah. Begitu juga sektor yang masih bergerak hingga sekarang. “Saya lihat sektor yang terpukul adalah sektor UMKM, pariwisata, konstruksi dan transportasi. Dan yang bertahan juga masih bergerak misalnya industri tekstil, sektor kimia farmasi, makanan dan minuman, jasa telekomunikasi dan logistik,” kata Presiden.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan ada 4 tahap respon kebijakan atau tahapan penanganan Covid-19. Tahap pertama adalah penguatan fasilitas kesehatan. Kedua melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan sektor keuangan, serta yang terakhir program pemulihan pascapandemi.
Tema RKP 2021 perlu adaptif dan responsif terhadap Covid-19. Sehingga tema RKP tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Untuk itu fokus pembangunan tahun 2021 ialah pemulihan industri pariwisata dan investasi. Selain itu dilakukan reformasi sistem ketahanan nasional, sistem jaring pengaman sosial, sistem ketahanan bencana. “Skenario pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam RKP 2021,” kata Suharso.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
