MEDAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menindaklanjuti hasil Reses III Tahun Sidang I Tahun 2019-2020 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut. Terutama hal-hal yang menjadi prioritas dan berkaitan langsung dengan masyarakat banyak.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/10). Rapat paripurna dipimpin Ketua DRPD Sumut Baskami Ginting dengan agenda penyampaian hasil Reses III Tahun Sidang I Tahun 2019-2020, Anggota DPRD Sumut.
Sekdaprov Sumut Sabrina menyampaikan, Pemprov Sumut terlebih dahulu harus mengklasifikasikan masukan-masukan dari masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota dewan. Hal ini perlu dilakukan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini.
“Masukan atau aspirasi masyarakat tersebut harus dapat kita klasifikasikan berdasarkan prioritas yang harus segera dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki,” kata Sabrina.
Bukan hanya memberikan masukan, masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Kemudian juga masyarakat bukan lagi sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga proaktif dalam pembangunan.
“Eksistensi masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek saja dalam proses pembangunan, melainkan telah menjadi bagian yang proaktif sejak proses penyusunan rencana pembangunan sampai dengan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan itu,” kata Sabrina.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ketika memimpin rapat meminta kepada Pemprov Sumut agar segera merealisasikan masukan-masukan dari masyarakat. Dengan begitu pembangunan masyarakat bisa tercipta di Sumut dan mampu memajukan provinsi yang berpenduduk 14 juta jiwa ini.
“Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin semua masukan masyarakat dari hasil reses III bisa diimplementasikan. Tetapi kita tahu saat ini dalam masa pandemi Covid-19 sehingga anggaran pemerintah sangat terbatas. Tetapi kita tentu akan terus memantau apa yang akan jadi prioritas Pemprov Sumut dan mendesak agar implementasinya dilaksanakan segera,” kata Baskami.
Permasalahan yang banyak diutarakan masyarakat pada reses III ini antara lain terkait pertanian, pengairan dan masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masyarakat Desa Perbaungan, Sei Paham dan Desa Pertahanan, Kabupaten Asahan yang meminta pemerintah mendorong PT Inti Pal Sumatera (PT. IPS) membuka saluran air Sungai Nantalu yang menghubungkan tiga saluran anak sungai Napitupulu, Aek Doras dan Aek Situmpat.
“Ini memasuki musim penghujan dan curah hujannya cukup tinggi. Sudah banyak kerugian masyarakat akibat tertutupnya tiga saluran anak sungai tersebut. Mohon ini bisa ditindaklanjuti segera karena kasihan masyarakat kita di sana,” kata Baskami.
Selain laporan reses III, pada kesempatan ini DPRD Sumut juga melaksanakan pemberhentian dan penetapan calon pengganti antar waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Sumut. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Misno Adisyah Putra ditunjuk menggantikan Salman Alfarisi yang menjadi calon Wakil Walikota Medan.
