Medan,
Plt. Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta Presiden RI Joko Widodo menambah alokasi dana untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Utara yang termasuk jalan provinsi terpanjang di Indonesia. Hal itu disampaikannya langsung kepada Presiden Joko Widodo pada acara video conference penandatanganan kontrak serentak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Kantor Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional I Jl Sakti Lubis, Rabu (6/1).
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan anggaran Kementerian 2016 yang dilakukan di lima lokasi secara serentak, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Dalam kesempatan dialog, Plt Gubsu yang didampingi Direktur Pembangunan Jalan Kemen PU Pera Achmad Ghani Ghazali, Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional I (BBPJN I) Ir. Paul Ames Halomoan, M.S, Kapolda Sumut, Kajati Sumut dan Kepala BPKP Sumut. Dijelaskan Plt Gubsu panjang jalan nasional Sumut 2.632 km termasuk yang terpanjang dengan kondisi mantap 80,68%. Dengan demikian masih ada 508,52 km jalan nasional yang berada dalam kondisi rusak.
Kepada presiden, Plt. Gubsu berharap alokasi dana untuk pembangunan maupun perawatan jalan bisa meningkat lagi. “Tahun ini kita dapat Rp 1,9 triliun, paling tidak kita butuh alokasi Rp 3 triliun karena masih banyak jalan nasional yang rusak,” pinta Plt Gubsu. Kepada wartawan, Plt Gubsu juga menjelaskan walauapun Sumut memiliki jalan nasional terpanjang anggaran yang terpanjang dari seluruh provinsi, namun anggaran masih minim. Dia mencontohkan Sulawesi Tengah yang panjang jalannya masih di bawah Sumut, namun alokasi anggaran mencapai Rp 2,8triliun. “Kita mohon bisa diperhatikan, karena jumlah penduduk Sumut juga termasuk ke empat terbesar,” ujarnya.
Adapun total alokasi anggaran direktorat jenderal Binamarga di Sumut pada tahun 2015 adalah Rp 1.986.540.715.000 sedangkan untuk tahun 2016 ini alokasi turun sekitar Rp 60 miliar menjadi Rp 1.925.253.272.000.
Sementara untuk kondisi jalan provinsi, Plt. Gubsu menjelaskan sekira 75% berada dalam kondisi mantap dan dia juga mengharapkan ada dana tambahan dari pusat. Selnjutnya, Plt. Gubsu memaparkan sejumlah program strategis nasional di Sumut diantaranya Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deliserdang-Karo dan Kawasan Strategis Nasional Danau toba.
Khusus KSN Danau Toba, Plt. Gubsu berharap ada perhatian pemerintah khususnya Kemen PU Pera membangun jalan untuk pengembangan wisata Danau Toba . Dijelaskannya dengan jarak 180 km dari Bandara Kualanamu, membuat banyak wisatawan yang enggan datang ke Danau Toba. Padahal Medan–Parapat sebenarnya , punya jalan strategis yang hanya berjarak 94 km, melalui jalan Rawasering atau Tanjung Morawa- Seribo Dolok-Tongging. Untuk itu, Plt. Gubsu juga berharap pembangunan jalan Rawasering bisa menjadi prioritas ke depannya.
Dalam kesempatan presiden menyaksikan penandatanganan kontrak dengan total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp 8,814 triliun. Dari total paket tersebut, 597 di antaranya paket kecil dengan nilai proyek di bawah 50 miliar.
Paket kecil ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Sedangkan 47 paket lain adalah paket besar dengan nilai di atas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2016.
Sedangkan untuk BBPJN I Medan, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 37 paket dengan total nila Rp 644.038.527.957 dimana 13 proyek diantaranya di wilayah Provinsi Aceh.
"Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah mulai kerja," kata Presiden Jokowi. Dia berharap percepatan ini bisa mendorong dan menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Jangan samapai investor dan masy sudah percaya, kita lalai. Growth (pertumbuhan ekonomi:red) bisa turun lagi,” katanya. Presiden berpesan agar proyek yang dilaksanakan bisa padat karya dengan melibatkan kontraktor lokal dan bahan baku local sehingga lebih banyak uang beredar di daerah.
