MEDAN

Permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung mulai memperlihatkan titik terang. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta agar masalah ini segera diselesaikan agar proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik.

Pertengahan tahun 2018 proses ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung sudah dimulai, namun terkendala terkait harga yang menurut warga tidak sesuai. Awal tahun 2019 usai mediasi masih terjadi penolakan dari masyarakat walau PT Pelindo telah melakukan ganti rugi 10 hektare.

Kini ganti rugi kembali dilakukan, PT Pelindo I membentuk Panitia 9 dan telah memeroses pembebasan lahan seluas 50 hektare milik warga. Mereka menargetkan tahun ini pembebasan lahan mencapai 100 hektare.

Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi tentang pembangunan Pelabuhan Kualatanjung, secara virtual bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Rabu (3/2) malam, meminta agar ini cepat diselesaikan.

“Tahap pertama baru 10 hektare yang terealisasi. Tahap kedua dihentikan karena belum ada kepastian. Ini sudah terkendala sejak tahun 2019. Kita harap ini cepat diselesaika.,” kata Edy Rahmayadi melalui teleconverence dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.

Ada sekitar 1.128 hektare pengadaan lahan yang direncanakan PT Pelindo I untuk pembangunan keseluruhan Pelabuhan Kualatanjung. Kendala pada pembebasan lahan ini, menurut Edy Rahmayadi menghambat pembangunan proyek strategis nasional ini.

“Tanahnya itu cukup luas, jadi bila masalah ini tidak selesai-selesai sejak 2019 tentu akan mengganggu pekerjaan ke depan," tambah Edy Rahmayadi, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Pemprov Sumut Agus Tripriyono.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengamini hal tersebut. Dia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya karena pembangunan pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional.

“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.

Selain masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.

“Perhatikan secara teliti, lakukan studi benar-benar agar tidak ada kesalahan dalam pembangunannya. Libatkan kampus, jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa bertambah ilmunya, tahu teknologi-teknologi modern saat ini di bidang pelabuhan,” pungkas Luhut.

Dirut Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus pada pembebasan lahan tahap pertama seluas 50 hektare. Targetnya, mereka bisa menyelesaikan pembebasan lahan sekitar 100 hektare tahun ini.

“Uangnya sendiri kami sudah tersedia tahun ini dan sudah diturunkan kepada anak perusahaan kami PT Prima Pengembangan Kawasan dan itu dalam proses. Mudah-mudahan schedule (jadwal) yang kami berikan kepada Pak Gubernur itu bisa terealisasi. Untuk yang 50 hektare kita sedang proses di administrasi mudah-mudahan selesaikan semester ini,” kata Dani.

Turut serta pada rapat koordinasi ini Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BPR/ATR Sofyan A Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Juga hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Maluku Murad Islmail, Dirut Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus Purnomo dan Kepala BKPM Bahlil Lahadallia.** (H15/DISKOMINFO)