MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 tidak minus. Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu kerja sama dari semua pihak termasuk bupati dan walikota.

Diketahui, selama pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Sumut mengalami kontraksi signifikan. Pertumbuhan ekonomi Sumut mengalami kontraksi sejak kuartal I 2020 dan terus berlangsung hingga saat ini.

“Sesuai dengan instruksi Presiden, kuartal I harus pulih, minimal nol. Untuk itu, penyerapan APBD harus optimal dari kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi,” tegas Edy Rahmayadi, melalui video conference dengan bupati/walikota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (11/2).

Edy Rahmayadi juga mengingatkan kepada bupati/walikota untuk turun langsung ke tingkat desa dan Rukun Tetangga (RT) untuk memastikan bantuan sosial baik dari kementerian atau daerah berjalan dengan baik dan benar. Pimpinan daerah juga diminta menggalakkan kegiatan padat karya termasuk pengelolaan dana desa agar perekonomian kembali bergairah di kabupaten/kota.

Bukan hanya itu, tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan juga masih rendah, sehingga penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi di Sumut. Per 10 Februari penambahan kasus di Sumut mencapai 224 kasus.

“Kepatuhan kita sama protokol kesehatan masih 40%, itulah yang membuat kita kesulitan mengendalikan Covid-19, Per 10 Februari bertambah 224, padahal sebelumnya kita sempat di angka 60 pertambahannya. Karena itu, agar pemulihan ekonomi dan kedisiplinan protokol kesehatan berjalan bupati dan walikota turun hingga ke tingkat desa dan RT, benar-benar optimalkan perangkat-perangkatnya,” tegas Edy didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar.

Edy Rahmayadi juga menjelaskan, akan dibentuk Kampung Tangguh Mandiri untuk pemulihan ekonomi dan juga peningkatan disiplin protokol kesehatan. Desa-desa tersebut diharapkan mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga mengembangkan potensi daerahnya.

Untuk penanganan Covid-19 desa perlu menganggarkan 8% dari dana desa, sisanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Memastikan ini berjalan selain bupati/walikota, Polri, TNI dan Kejaksaan akan ikut turun hingga ke tingkat desa. Akan ada reward (penghargaan) dan Punishment (hukuman) kepada desa terkait pembentukan Kampung Tangguh Mandiri.

“Konsepnya akan segera kita rumuskan. Kita akan segera panggil OPD terkait dan secepatnya membentuk konsepnya. Persiapannya hingga akhir bulan ini, jadi 1 Maret harus sudah start. Dari Kementerian Desa juga akan turun memastikan ini berjalan dengan baik,” jelas Edy. **(H15/DISKOMINFO SUMUT)