Medan,

Plt Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengharapkan kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera yang baru dikukuhkan lebih baik dari kepengurusan PGRI Sumut yang lama. "Hari ini harus lebih baik dari hari Kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan itulah harapan kita semua untuk dunia pendidikan di Sumut khususnya," sebut Plt Gubsu.
    
Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu pada saat menerima audiensi Pengurus PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018, Selasa (26/01/2016) di ruang kerja Plt Gubsu Lt. 9 Kantor Gubsu.

Pengurus PGRI Sumut yang hadir diantaranya Ketua Umum Drs. Abdul Rahman Siregar, Wakil Ketua Asliani Harahap, Sekretaris Darliswan dan pengurus lainnya.

Sedangkan Plt. Gubsu didampingi Plh Asisten Ekbang Ibnu S Hutomo, Kabid PMPTK Disdiksu Suwardi SE MAP, Kasi Tenaga Kependidikan Disdiksu James Siagian.

Menurut Plt. Gubsu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan setingkat setingkat SMA/SMK menjadi tangung jawab pemerintah provinsi. Karena dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi punya posisi dan tanggung jawab yang jelas. Selama ini lanjutnya posisinya masih mengambang, sehingga timbul sekolah-sekolah binaan setingkat SMK/SMA dan banyak yang tumpang tindih. "Banyak hal-hal yang positif dengan UU nomor 23 tahun 2014," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu pada kesempatan itu juga mengharapkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 agar pendidikan di Sumut lebih maju dan berkembang dan signifikan. Karena pendidikan saat ini masih kebanyakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP).

Apalagi di era pasar bebas ASEAN (MEA) sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang tentunya pendidikan itu didapatkan dari sekolah-sekolah dan para guru yang menerapkan ilmu. Salah satu kunci SDM yang berkualitas adalah disiplin. Diharapkan Guru adalah ujung tombak SDM yang berkualitas," sebut Plt. Gubsu.  

Untuk memajukan pendidikan yang maju di Sumut, Plt Gubsu mengharapkan agar PGRI Sumut selain bersinerji dengan pemprovsu juga harus berkoordinasi dengan Sekolah-sekolah swasta. Menurut Plt Gubsu sekolah-sekolah swasta juga mendapat dana BOS dari pemerintah. Oleh karenanya perlu diberi pemahaman kepada sekolah-sekolah swasta ataupun yayasan yang mendapat dana BOS adalah untuk meringankan biaya pendidikan. Dengan demikian anak-anak Indonesia semuanya akan dapat mengecap pendidikan. Dengan demikian tujuan memajukan pendidikan kita terutama untuk Sumatera Utara dapat tercapai. "Diharapkan terobosan-terobosan baru dari para pengurus PGRI Sumut agar pendidikan di Sumut menunjukkan kemajuan yang signifikan," ujar Plt Gubsu.    

Sementara Ketua PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 Drs Abdul Rahman Siregar mengatakan bahwa tujuan dari audiensi untuk melaporkan bahwa pengurus PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 telah mendapat pengesahan Pengurus Besar PGRI berdasarkan Konferensi PGRI Sumatera Utara pada tanggal 19-20 Desember 2015.

Pengurus PGRI Sumut periode 2015-2018 lanjutnya, ingin bersinerji dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara tentang program-program yang akan dilakukan di masa kepengurusan PGRI Sumut periode 2015-2018. Hal tersebut juga menindaklanjuti undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang tanggung jawab pendidikan setingkat SMK/SMA yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

Pengurus, lanjutnya ingin terus memperbaiki pendidikan di Sumut, karena pendidikan merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dan masih banyaknya keluhan tentang kesejahteraan guru pada tahun-tahun sebelumnya. "Diharapkan pemprovsu dapat terus mendorong program-program PGRI Sumut demi kemajuan pendidikan di Sumatera Utara," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa sebanyak 34 orang anggota perwakilan PGRI Sumut akan menghadiri konferensi Kerja Nasional pada tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 1 Pebruari 2016 di Ambon. Dari 34 orang tersebut berasal dari provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera Utara. "Diharapkan untuk Konferensi Nasional 2017 Sumatera Utara menjadi tuan rumah," sebutnya.