MEDAN
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) kebencanaan perlu diberikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov, selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah itu sebagai upaya memberikan pengetahuan terkait manajemen bencana dan penanggulangannya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum dan Aset M Fitriyus yang mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat membuka Diklat Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana Tahun 2021 di Aula Cemara, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Nalengko Medan, Senin (15/3). Hadir di antaranya Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution bersama Komite Penjamin Mutu Prof Zainuddin, BNPB/BPBD, perwakilan BNN Sumut, BKKBN, serta puluhan peserta dari seluruh OPD Pemprov Sumut.
Menurut Fitriyus, bencana dapat datang kapan dan dimana saja, baik karena faktor alam maupun manusia. Dampaknya secara sosial, ekonomi dan lingkungan tentu bisa muncul. Sehingga perlu ada manajemen penanganan kebencanaan yang baik, terutama soal koordinasi serta kompetensi petugas.
“Pemerintah saat ini sedang menggalakkan peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah. Untuk itu saudara-saudara akan dibekali ilmu tentang penanggulangan bencana, manajemen kesiapsiagaan bencana, manajemen pengurangan risiko bencana, manajemen darurat bencana, manajemen pemulihan bencana, logistik, peralatan, data dan informasi serta kerja sama,” ujarnya.
Dari pelatihan ini, lanjutnya, diharapkan para peserta yang berjumlah kurang lebih 30 orang tersebut mampu mengatasi berbagai kelemahan dan kendala dalam penanggulangan bencana yang mempunyai prinsip di antaranya cepat tepat sesuai tuntutan keadaan. Prioritas pada penyelamatan jiwa manusia, koordinasi yang baik dan saling dukung, perlakuan yang sama serta lainnya.
“Tentu kita menyambut baik apa yang dilaksanakan BPSDM Sumut. Sehingga pesertanya mengetahui dasar-dasar manajemen penanggulangan kebencanaan, baik secara pribadi ataupun disampaikan ke masyarakat. Jadi jika bencana itu datang, paling tidak kita bisa meminimalkan risiko,” ujar Fitriyus.
Sementara dalam sambutannya, Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan gambaran betapa pentingnya memahami bagaimana penanggulangan bencana yang harus dijalankan, tidak hanya oleh BPBD saja, tetapi semua OPD perlu memahami prinsip dasarnya.
BPSDM Sumut sendiri menjadi lembaga Diklat yang terakreditasi di bidang teknis penanggulangan bencana, oleh BNPB. Sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa yang paling utama adalah pelaksanaan di lapangan, bukan hanya membuat aturan.
“Kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, manajemen tanggap darurat, rehabilitas, konstruksi, serta peringatan dini dilakukan cepat dan akurat,” jelas Asren.
Selain itu, pendidikan dan literasi kebencanaan juga perlu terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Apalagi di Sumut, potensi bencana khususnya alam di tahun 2020 terjadi sebanyak 172 kali dengan jumlah kejadian potensi sebanyak 927.
“Untuk itulah maka kita melihat perlu diberikan ilmu kepada seluruh OPD, terkait penanggulangan bencana dengan menggelar Diklat kepada mereka. Apalagi di masa Covid-19 saat ini, kita berharap masyarakat tetap waspada atas potensi ancaman bencana non alam, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Usai pembukaan Diklat, Asren Nasution pun menjadi satu narasumber pelatihan kepada para pejabat di seluruh OPD Pemprov Sumut terkait. Direncanakan pelatihan akan berlangsung selama 15-19 Maret 2021. (H13/DISKOMINFO SUMUT)
