MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Hal tersebut dilakukannya antara lain untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah.

“Juga untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Perubahan RPJMD tahun 2019-2023 Provinsi Sumut di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (3/6). Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Forkopimda Sumut, Kepala Daerah se-Sumut dan OPD Pemprov Sumut.

Diketahui, pandemi Covid-19 berdampak buruk pada banyak aspek mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnnya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian melalui capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lainnya.

Perubahan yang dilakukan antara lain, prioritas pembangunan Provinsi Sumut yang sebelumnya berjumlah lima prioritas berubah menjadi delapan prioritas, yakni peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi.

Dijelaskannya, pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, dilakukan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik sekolah menengah vokasi, khususnya vokasi pertanian, perikanan, pariwisata, informasi teknologi, otomotif dan industri manufaktur dan industri kreatif pada 33 kabupaten/kota se-Sumut. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 14 unit pada tahun 2022 dan 8 unit pada tahun 2023. Pembangunan kampung beasiswa atau wadah informasi untuk beasiswa dan lain sebagainya.

Mengenai penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, Gubernur menargetkan hingga 2023 akan menambah layanan rumah sakit bergerak atau mobil operasi lapangan sebanyak tujuh sampai delapan unit. Sehingga bisa menjangkau seluruh daerah yang terpencil.

Selain prioritas pembangunan, Gubernur juga memaparkan perubahan beberapa capaian makro pembangunan Provinsi Sumut tahun 2022-2023. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 5,5% menjadi 5 %. Pada tahun 2022 sebelum perubahan sebesar 5,6% menjadi 5,20% dan tahun 2023 sebelum perubahan sebesar 5,7% menjadi 5,3%.

Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 72,22% menjadi 72,17%. Tahun 2022 sebelum perubahan 72,77% menjadi 72,57%. Tahun 2023 sebelum perubahan 73,32% menjadi 72,97%.

Sementara itu inflasi pada tahun 2021 sebelum perubahan sebesar 2,85% menjadi 2,50%. Tahun 2022 sebelum perubahan 2,8% menjadi 3%. Tahun 2023 sebelum perubahan 2,75% menjadi 3%.

Gubernur juga menyampaikan beberapa indikator kinerja utama Provinsi Sumut yang berhasil dilakukan. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,14% per tahun. Pada 2020, harapan lama sekolah di Sumut telah mencapai 13,23 tahun meningkat dari 13,15 tahun pada 2019. Honorarium guru tidak tetap jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri se-Sumut juga telah menjadi Rp90.000 per jam pelajaran.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan telah dilakukan peningkatan kemantapan jalan provinsi dari 82,19% menjadi 82,27% pada tahun 2020. Juga dilakukan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.082 Unit. Serta telah mendukung pencapaian persentase rumah layak huni sebesar 95,77% dari target RPJMD Tahun 2020 sebesar 93,22 %.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya secara virtual mengatakan perubahan RPJMD Sumut telah memenuhi prasyarat. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang beragam menyebabkan strategi dan arah kebijakan pemerintah perlu disesuaikan. Untuk itu, pihaknya akan memberi dukungan optimal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Mendagri juga meminta kepala daerah agar menambah belanja langsung ke masyarakat khususnya belanja modal. “Sebaiknya belanja modal itu 30%, itulah yang bisa mendukung percepatan pembangunan dan pemerayaan bagi masyarakat baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” kata Tito.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, Mendagri meminta kepala daerah pada triwulan II (April, Mei, Juni) tahun 2021 agar mempercepat belanja. Sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat. “Realisasi belanja dilaksanakan sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat yang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memicu sektor swasta untuk bangkit bergerak,” kata Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengatakan, DPRD Sumut berkomitmen akan bersama-sama Pemprov Sumut untuk membangun Sumut sesuai visi misi yang bermartabat. Ia juga berharap agar aspirasi yang ditampung anggota dewan sewaktu masa reses dapat disinergikan pada Musrenbang tersebut.** (H17/DISKOMINFO SUMUT)