MEDAN
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, untuk memproyeksikan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan potensi ketersediaan lahan ratusan hektare. Hal ini setelah program Food Estate diprediksi mampu menambah pasokan bahan pangan untuk provinsi ini.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi saat membahas perkembangan pertanian dan peternakan di Sumut, bersama sejumlah pimpinan OPD terkait, di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman Nomor41, Medan, Kamis (22/7). Hadir di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Dinas Perkebunan Lies Handayani Siregar, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam pertemuan itu diungkapkan bahwa selama ini program yang dijalankan ternyata masih dinilai perlu ada peningkatan yang signifikan. Sebab kebutuhan yang diproyeksikan sebelumnya, ternyata di beberapa daerah (kabupaten/kota) masih kekurangan, sehingga harus memasok dari provinsi lain, bahkan seperti beras juga sempat impor dari negara lain.
“Saya minta pengembangan pertanian dan peternakan ini digenjot lagi. Cari ide bagaimana menambah pasokan kita. Silakan fasilitasi, agar rakyat kita bisa jadi cerdas. Jadi APBD itu dimanfaatkan dengan baik. Contoh saja seperti (Negara) Thailand, tanahnya tidak begitu luas, tetapi penghasilan mereka dari pertanian sangat banyak,” ujar Edy Rahmayadi.
Untuk itu, lanjut Edy, OPD terkait harus mencari cara agar produksi pangan di Sumut bisa naik signifikan. Apalagi pemerintah pusat telah membuka lahan Food Estate di Humbanghasundutan yang kini menjadi sentra produksi pertanian pangan. Sehingga jika memang dibutuhkan, beberapa lahan strategis dan bisa digunakan untuk pengembangan dimaksud, perlu disiapkan agar program di bidang pertanian dan peternakan bertambah.
“Kembangkan lagi lahan, termasuk kalau memang bisa gunakan hutan produksi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada lahan kurang lebih 200 hektare di Humbahas (Humbanghasundutan). Saya minta pengaturan penggunaan APBD untuk tahun depan, lebih jelas dan rinci, sekaligus proyeksinya seperti apa,” tegasnya, setelah mendapat informasi dari OPD tentang ketersediaan lahan di beberapa kabupaten.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan agar antara OPD terkait tersebut, aktif berkoordinasi dan tidak merasa paling terdepan dibanding yang lain. Sehingga semua saling mendukung, saling bekerja sama, dan tidak terjebak dalam prosedur yang membuat program berjalan lambat. Apalagi yang bersinggungan langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat, baik kehutanan (perhutanan sosial), pertanian, peternakan serta perkebunan.
“Jika itu untuk kepentingan rakyat, mainkan (jalankan)!. Jangan terlalu banyak prosedur. Kalau kesulitan, cari jalan (sesuai aturan), kalau belum tolong dikejar (koordinasi). Silakan anda lembur, yang penting hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya lagi.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap menyebutkan bahwa keempat OPD dimaksud telah mencanangkan program Sitantri atau sistem pertanian terintegrasi. Yakni pola saling mendukung antarkomoditi, sehingga biaya produksi ditekan semaksimal mungkin. Misalnya memanfaatkan satuan lahan terbatas untuk mengelola tanaman pangan, beternak hingga mengelola limbah.
“Ya langkah kita ke depan sesuai arahan Pak Gubernur, melaksanakan pembangunan pertanian terpadu dan terintegrasi. Jadi antar beberapa komoditi yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Karena potensi itu ada, sehinga kita dinas terkait bisa bersinergi,” jelasnya.** (H13/DISKOMINFO SUMUT)
