Medan,
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mencanangkan gerakan wajib membangun satu sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) pada masing-masing kecamatan di Sumut. Pembangunan sekolah ini diharapkan dapat dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah provinsi (Pemprovsu). Dengan begitu, kualitas pendidikan di Sumut akan semakin baik pasca beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Provinsi.
Hal itu diungkapkan Gubsu yang juga Ketua Dewan Pembina Gerbang Swara dalam acara halal bi halal yang dirangkaikan dengan rapat pimpinan (rapim) dan pelantikan lembaga bantuan hukum Gerbang Swara (Gerakan Membangun Swadaya Rakyat) yang digelar di Hotel Haji Ahmad Tahaer Akademi Pariwisata Medan, Minggu (23/7).
Turut Hadir Ketua Umum DPP Gerbang Swara, Tasim MT, Bendahara DPP Gerbang Swara, Tagor Muda Harahap, tokoh pemuda asal Sumut, Effendi Syahputra, jajaran pengurus DPP Gerbang Swara serta pengurus DPW Gerbang Swara dari berbagai kabupaten/kota.
“Gerbang Swara ini sebenarnya merupakan program yang sudah kami lakukan saat saya menjadi bupati di tahun 2005 lalu. Ketika itu banyak masyarakat yang membutuhkan prasarana seperti sekolah, pasar dan lainnya. Namun, untuk memenuhinya, pemerintah mengalami kendala, salah satunya adalah ketersediaan lahan. Padahal, pemerintah memiliki dana untuk pembangunan,” ujar Gubsu.
Oleh karena itulah lanjut Gubsu, sebagai upaya untuk mengatasi hal itu, pihaknya turun ke kecamatan-kecamatan dengan membawa angin perubahan, di mana pemerintah menyiapkan dana pembangunan tapi harus ada sharring dengan pola bergandengan tangan dengan masyarakat dimana masyarakat mau bersedia memberikan lahannya untuk kepentingan bersama.
“Tahun 2005 di kabupaten Sergai itu hanya ada 7 sekolah SMA Negeri dan sama sekali tidak memiliki SMK Negeri. Namun, setelah saya 8 tahun memimpin di sana dapat membangun 21 sekolah. Sehingga saat ini jumlah sekolah SLTA Negeri di Sergai ada 28 sekolah yakni 18 SMA dan 10 SMK,” papar Gubsu.
Diterangkannya, program gerbang swara yang dilakukan di Sergai mengadopasi pola program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dari pusat. Di mana daerah yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah pusat harus memiliki dana sharring paling sedikit 20 persen. “Pola bergandengan tangan bersama-sama inilah yang kita adopsi dan harus kita dorong ke depan. Terutama saat ini setelah beralihnya kewenagan tanggung jawab SLTA kepada provinsi, masih banyak kecamatan di Sumut yang belum memiliki SLTA. Makanya kita harapkan tidak hanya Gerbang Swara, tapi pihak manapun yang dapat memfasilitasi dengan menyediakan lahan untuk sekolah, Pemprovsu akan bersedia untuk menggelontorkan dana pembangunannya,” jelas Gubsu.
Ditambahkannya asal, lahan yang diusul kepada Pemprovsu tentunya bukan lahan yang bermasalah, bukan lahan hutan lindung. Selain itu juga diharapkan lahan yang diusul tidak terlalu jauh dari permukiman agar pembangunan sekolah dapat bermanfaat. “Jika ada masyarakat yang mengusul, maka akan kita tinjau langsung sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Kalau untuk membangunnya kita akan sediakan dananya dari APBD,” ucap Gubsu.
Lebih lanjut, Gubsu mengharapkan Gerbang Swara juga dapat bersinergi dengan pemerintah untuk dapat menjembatani masyarakat yang selama ini belum tersentuh jalur- jalur pemerintah, terutama mensosialisasikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti program pertanggungan jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp510 per bulan per orang. Karena Pemprovsu sudah mempersiapkan anggaran Rp100 miliar untuk menanggung 3.000 masyarakat berpengasilan Rp510 ribu per bulan per orang.
“Kita juga memiliki program asuransi nelayan untuk 20.000 nelayan di Sumut. Di mana jika terjadi kecelakaan yang dapat merenggut jiwa nelayan kepada keluarganya akan diberi tanggungan sebesar Rp200 juta. Program inilah yang kita harapkan dapat tersosialisasi dengan luas kepada masyarakat,” terangnya.
Ketua Umum DPP Gerbang Swara, Tasimin, MT mengatakan pihaknya siap mendukung program Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gubsu Tengku Erry Nuradi. “Kami siap menjadi garda terdepan mendukung Pemprovsu untuk mempercepat pembangunan di Sumut,” ujar Tasimin.
Apalagi, lanjut Tasimin, selama beberapa tahun yang lalu, Sumut mengalami masa turbulensi yang berat, para pemangku kebijakan banyak yang terjerat kasus korupsi. Utang dana bagi hasil kepada daerah mencapai hingga Rp2,4 triliun.
”Namun berkat kerja keras Gubsu yang juga Ketua Dewan Pembina Gerbang Swara, masa turbulensi itu dapat dilewati. PAD Sumut mencapai Rp10 triliun dan utang DBH kepada daerah dapat dibayarkan. Makanya, kalau dulu kita pernah mengalami masa sulit, saat ini mari bersama kita membenahi agar Sumut ke depan bisa lebih paten lagi,” papar Tasimin.
