Medan,
Persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah. oleh karenanya hal tersebut menjadi tugas penting bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melakukan terobosan baru berupa program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) DR. Nurhajizah Marpaung, SH, MH saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu Provsu 2017, di Hotel Mercure Medan, Senin (24/07/2017).
Usai membuka Rakor selanjutnya dilakukan penandatanganan antara Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program penanganan Fakir miskin, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten Kota se Sumut sepakat membangun dan melaksanakan mekanisme pemuktahiran mandiri (MPM) data terpadu penanganan fakir miskin (PPFM). Kesepakatan ini ditandatangani Wagubsu dan sejumlah wakil Walikota dan Wakil Bupati se Sumut yang hadir.
Dikatakan Wagubsu, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2017 menunjukan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sumut sebanyak 1.453.870 orang atau sebesar 10,22 persen dari total penduduk. Bila dibandingkan data September 2016 lalu total penduduk miskin di Sumut 1.452.550 dan mengalami penurunan sebanyak 1.320 orang atau 0,005 persen. Penduduk miskin ini tersebar di wilayah perkotaan sebanyak 710.700 orang dan di daerah pedesaan sebanyak 743.170.
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Sumut masih belum ada perubahan yang signifikan. Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah komplek dan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor atau daerah tertentu saja. Akan tetapi harus melibatkan Multisektor dan semua tingkatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta semua lapisan masyarakat sebagai pelaku pembangunan," ujar Wagubsu.
Oleh karenanya lanjut Wagubsu dirinya berharap melalui rapat tekis dan pelatihan mekanisme pemuktahiran Mandiri (MPM) yang diikuti penanggungjawab bidang kemiskinan Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Kota se Sumut diharapkan dapat menghasilkan remkomendasi yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan di Provsu. Dikatakan Wagubsu, kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya, serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari lima pilar yang ada di daerah, yakni Pemda, Masyarakat, kelompok perduli, pihak dunia usaha dan perguruan tinggi.
"Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika lima komponen ini. Harus kerjasama dalam semangat kebersamaan, berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah. Oleh karenanya peran Pemda menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri,"terangnya lagi.
Sementara itu, Pokja Pemantauan dan Evaluasi TNP2K Elan Satriawan mengatakan bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat dapat berubah dalam satu tahun. Oleh karenanya mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) sangat diperlukan agar data yang ada menjadi relevan dengan kondisi sebenarnya.
"Dibandingkan sebelumnya pendataan yang dilakukan BPS bisa tiga sampai empat tahun. Artinya banyak data-data yang tidak lagi relevan. Lalu pertanyaannya apakah melalui MPM ini maka data akan sempurna jawabannya tidak. Tapi setidaknya akan jauh lebih relevan. Tulang punggung kesuksesan adalah data terpadu makanya kita terus mendorong agar MPM ini menjadi fungsi rutin pemerintah pusat dan daerah,"ujarnya.
Lebih lanjut Elan, bahwa data terpadu yang dihasilkan melalui MPM ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan persoalan penanggulangan kemiskinan seperti halnya sejumlah bantuan yang digulirkan pemerintah. Tetapi juga dapat di manfaatkan oleh pemerintah daerah untuk berbagai bidang lainnya yang membutuhkan data terpadu.
"Tidak hanya untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan. Data ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebijakan-kebijakan di daerah,"pungkasnya.
