MEDAN
Untuk rangka menangani inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuat berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp400 ribu/orang untuk 30.672 warga Sumut.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief Sudarto Trinugroho bantuan langsung tunai tersebut akan menyasar para tukang becak, ojek daring, ojek pangkalan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga inflasi tidak semakin meningkat.
Selain bansos, program lain yang akan dilakukan Pemprov di antaranya bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM, pemberian bantuan barang berupa alat dan sarana prasarana kepada usaha mikro kecil, pelaksabaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, mengadakan pasar murah, hibah hewan ternak kepada masyarakat, hingga pemberian bantuan transportasi bagi dalam rangka Natal dan Tahun Baru.
“Saat ini angka inflasi sudah mencapai 6,14% (year on year), kita harapkan program yang kita adakan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Sekdaprov Arief Sudarto Trinugroho saat membuka rapat koordinasi penanganan inflasi di Selecta Convention Hall, Jalan Listrik, Medan, Kamis (6/10).
Pada kesempatan tersebut, Arief juga meminta seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk terus bersinergi dalam rangka menangani inflasi. Dengan kondisi dunia yang tidak menentu, diperlukan kerja yang tidak biasa-biasa. “Kondisi yang tidak menentu ini, jangan dianggap remeh, perlu kerja-kerja yang tidak biasa,” ujar Arief.
Selain itu, kata Arief, Pemprov sendiri melakukan penghematan. Di antaranya dengan melakukan penghematan energi dan mengurangi perjalanan dinas. Sehingga anggaran yang dihemat tersebut dapat dialihkan untuk subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan, apabila seluruh pihak dapat bekerja keras dan terus berupaya, maka ketidakpastian perekonomian dunia dapat dihadapi dan dilewati dengan baik.
“Memang ada beberapa laporan Bank Dunia dan lembaga internasional mengenai adanya ancaman resesi, tapi karena ekonomi kita masih berbasis pertanian dan kita sumbernya ada di situ, dampaknya kita hitung tidak sampai resesi, kita optimis bisa positif, bisa tumbuh,” kata Naslindo.
Untuk itu, produksi hulu di sektor pertanian perlu ditingkatkan. Pemprov akan terus mendorong produksi pertanian di sektor hulu. Apalagi 51% perekonomian Sumut berbasis pertanian terutama perkebunan. Hal itu merupakan potensi yang besar.
“Selain itu, pemprov juga akan memajukan UMKM, meningkatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, mengendalikan inflasi supaya nilai tukar terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus,” kata Naslindo.
Mengenai inflasi, Naslindo menyampaikan kenaikan inflasi September disebabkan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditas. Untuk itu, ada beberapa komoditas yang dikendalikan, seperti beras, cabai, daging ayam, telur, minyak goreng, gula, bawang merah, tarif air, dan tarif angkutan. “Ini akan terus kita pantau dan kendalikan harga-harganya,” kata Naslindo.
Intervensi APBD pun akan terus dilakukan. Kata Naslindo, realisasi APBD merupakan penyokong perekonomian daerah. “Inilah (APBD) peran pemerintah, oleh sebab itu, percepatan realisasi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat sangatlah penting,” ujar Naslindo.
Rakor tersebut dihadiri Kepala BPKAD se-Sumut. Turut menjadi pemateri rakor di antaranya Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga dan Kepala Dinas Sosial Basarin Yunus Tanjung.** (H17/DISKOMINFO SUMUT)
