MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mempersiapkan Pemilu serentak 2024 secara matang. Apalagi Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu serentak pertama untuk legislatif, kepala daerah dan presiden.

Edy Rahmayadi tidak ingin, karena kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah akan merugikan masyarakat atau peserta Pemilu. Hal yang lebih diwaspadai Edy Rahmayadi adalah timbulnya kerusuhan akibat kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah.

“Yang sebelumnya, Pemilu dilakukan secara terpisah masih ada yang ribut, tahun depan Pemilu serentak, jadi persiapannya harus benar-benar matang, jangan sampai gara-gara kurangnya persiapan kita ada celah yang membuat masyarakat dirugikan,” kata Edy Rahmayadi, saat menerima audiensi dengan KPU dan Bawaslu Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (13/2).

Menurut Edy Rahmayadi, persiapan harus secara sistematis, termasuk dari penganggaran penyelenggaraan Pemilu. Dia menegaskan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kalau persiapan sudah dimulai, kita harus cepat karena September 2024 itu tidak lama lagi, apalagi soal anggaran, harus benar-benar sistematis dan cepat, tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun. Namun, karena Pemilu dilakukan serentak, menurutnya ada potensi berbagi anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dilaksanakan di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama berarti ada potensi sharing anggaran antara APBD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, mana item-item yang kira-kira bisa di sharing,” kata Herdensi.

Oleh sebab itu, KPU meminta Gubernur Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati dan walikota se-Sumut. Menurut perhitungan KPU saat ini komposisi biaya Pemilu 2024 sekitar Rp700 miliar dari Pemprov Sumut dan Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota.

“Kalau memang bisa sharing dengan kabupaten/kota maka anggaran dari Pemprov Sumut sekitar Rp700 miliar, sisanya Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota, mudah-mudahan bisa sharing dengan kabupaten/kota,” kata Herdensi.

Hadir pada pertemuan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ardan Noor, Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun dan Kepala BKAD Ismael Parenus Sinaga. Hadir juga jajaran KPU Sumut dan jajaran Bawaslu Sumut.** (H15/DISKOMINFO SUMUT)