Bandung,
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka mewujudkan kelancaran arus distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah.
Mou ini dilakukan bersama 33 Gubernur se-Indonesia saat dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) ke-3 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Kegiatan ini diselenggarakan di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/7).
Dalam acara tersebut, Gubsu mengemukakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai produk unggulan komuditasnya dan satu daerah dengan daerah lainnya tentunya tidak sama.
Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan tersebarnya semua kebutuhan diberbagai daerah sehingga tidak terjadi kesenjangan perekonomian antar daerah. Inilah yang menyebabkan perlu adanya kerjasama antar daerah.
"Ada daerah yang surplus ada pula daerah yang membutuhkan, untuk itu peran kerjasama antar daerah sangat penting sehingga tidak ada satu daerah yang kekurangan dan satu daerah yang sangat berlebihan, " ujar Gubsu.
Seperti misalnya Sumut, daerah yang menghasilkan surplus beras hingga mencapai 1,6 juta ton tentunya bisa dimanfaatkan melalui kerjasama dengan daerah lain yang membutuhkan. Begitu pula Sumut yang masih memerlukan daging sapi, tentunya kita bisa bekerjasama dengan daerah lain yang mempunyai surplus stok daging sapi.
Demikian juga dengan cabai, yang selalu mengalami gejolak harga yang menyebabkan inflasi daerah, bisa saja pada satu waktu kita surplus tetapi bisa juga paceklik diwaktu yang lain. Peristiwa ini pernah terjadi di Sumut tahun 2016 yang mengalami gejolak harga yang cukup tinggi dikarenakan adanya virus yang membuat daerah kita gagal panen, jelas Gubsu.
Senada dengan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah ini sangat penting dalam hal pemenuhan kebutuhan seluruh daerah di Indonesia. "Kerjasama antar daerah ini sangat penting, jika diperlukan akan kita buat payung hukumnya baik berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden, " ujar Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi difokuskan kepada dua hal yakni memperbanyak investasi yang masuk ke daerah dan meningkatkan eksport. Dan untuk dua hal tersebut salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembenahan perizinan. Peraturan Daerah yang berbelit-belit mengenai perizinan dihapuskan. Hal ini dilakukan agar dengan proses perizinan kita yang simple dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
"Kepada semua daerah - daerah agar memberikan dukungan program peningkatan pertumbuham ekonomi, tidak hanya di tingkat Provinsi saja melainkan sampai tingkat Kabupaten dan Kota, "himbau Presiden RI.
Acara yang dihadiri oleh Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan serta para Gubernur dan OPD terkait seluruh Indonesia dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 21 hingg 23 Februari 2018 dan diisi dengan pemaparan dari berbagai kementerian.
Turut mendampingi Gubsu, Asisten I Djumsadi Damanik, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura M. Azhar, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Dahler Harahap, Kadis Perindustrian dan Perdagangan H. Alwin, Kadis Koperasi dan UKM M. Zein, Kadis Kelautan dan Perikanan Zonni Waldy, Kepala Bapedda H. Irman, Kabag Humas, Biro Humas dan Sekretariat Provsu Indah dwi Kumala dan Kepala Badan Penghubung Daerah Provsu Nursalim Affan Hasibuan.
