Medan,
Gubsu Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong dan menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumut tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pilkada serentak yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.
“Kalau tidak netral tentu ada aturannya. Pak Mendagri selalu memberikan persyaratan kepada kami untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral,” ujar Gubsu pada acara Pembekalan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala Daerah-Gubernur, Walikota, Bupati beserta para Wakil dan Temu Media yang diselenggarakan oleh KPK dan KPU Sumut, di aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Selasa (24/4).
Turut hadir pada kesempatan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, FKPD Provsu, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Ketua Bawaslu, Safrida Rasahan, 21 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 2 pasangan dari Provinsi Sumatera Utara , 3 pasang dari Kota Padang Sidempuan, 4 pasangan dari Kabupaten Batu Bara, 2 pasangan dari Kabupaten Dairi, sepasang dari Kabupaten Deli Serdang, 2 pasangan dari Kabupaten Langkat, 3 pasangan dari Kabupaten Padang Lawas, sepasang dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan 3 pasangan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga menyebutkan, guna mendukung pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara, Pemprovsu telah menyediakan anggaran berupa hibah sebesar Rp1,2 triliun. Adapun rincian hibah tersebut yakni untuk KPU Sumut sebesar Rp855 miliar lebih, untuk Bawaslu Rp273 miliar lebih dan untuk pengamanan Polda/Kodam yang masing-masing sebesar Rp130 miliar dan Rp19 miliar. “Diharapkan dengan anggaran ini, penyelenggaran pilkada serentak dapat bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,” ujar Gubsu .
Gubsu juga mengapresiasi kegiatan pembekalan yang digelar oleh KPK RI guna melakukan pilkada yang jujur adil dan transparan sehingga menghasilkan kepala daerah yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Serta mengutamakan pelayanan publik yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Disampaikannya juga bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan tim Satgas Korsupgah KPK, Pemprovsu adalah terbaik pertama dalam menindaklanjuti rencana aksi Korsupgah KPK RI.
“Ada 9 rencana aksi yang kami lakukan antara lain penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang, jasa dan pelayanan terpadu satu pintu, perbaikan manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimaliasi pendapatan daerah dengan menggunakan Samsat online, pembenahan asset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik,” sebut Gubsu.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan Pilkada serentak ini menjadi suatu proses dalam upaya memilih kepala daerah yang amanah demi kemaslahatan masyarakat dan daerah. Bukan persaingan politik. “Ini pesta demokrasi harus gembira. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang amanah,” katanya.
Dia juga mengajak masyarakat agar melawan politik uang. “Panwas harus bertindak tegas. Hindari bentuk apapun terhadap politik uang,” tegas Mendagri.
Selanjutnya Mendagri mengajak kepada pasangan calon untuk beradu konsep, gagasan dan program pada pilkada serentak khususnya para calon di Provinsi Sumatera Utara. “Jangan kampanye yang berujar kebencian, SARA, fitnah, bangun optimisme masyarakat di Sumut khususnya untuk mau membangun dan maju ke depan,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan kegiatan hari ini dilakukan KPK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pilkada serentak di Sumatera Utara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir conflict of interest terhadap calon kepala daerah terpilih. Menurutnya, masalah Korupsi itu bisa terjadi karena salah faktor penyebabnya conflict of Interest (konflik kepentingan).
“Kalau seseorang sudah tidak terbentur conlfict of interest, negara akan menjadi lebih sejahtera, dimulai dari hal yang sederhana seperti tidak adil atau pilih kasih,” tambah Saut.
Saut juga mengajak semua komponen termasuk calon pemimpin daerah agar melakukan politik cerdas dan berintegritas. “Kita jadikan politik untuk membangun kesejahteraan,” kata Saut.
Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, bahwa KPU Provsu berkomitmen untuk menjadikan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumatera Utara menjadi pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, bersih, kondusif dan tingkat partisipasi semakin meningkat.
“Ini lanjutnya juga merupakan komitmen kami dengan Gubernur Sumut dan juga para bupati/walikota se-Sumut bagaimana untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan Gubernur Sumatera Utara meyampaikan kepada KPU untuk terus mengadakan sosialisai kepada pemilih pemula dan daerah-daerah,” kata Mulia.
KPU juga berkomitmen untuk menjalankan seluruhan tahapan pemilihan kepala daerah merujuk kepada regulasi yang ada. Selain itu KPU menjaga integritas. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari komitmen KPU Provinsi Sumatera Utara. “Mengajak KPK untuk berkomitmen bagi kepala daerah untuk anti terhadap korupsi,” ujar Mulia.
Selain itu, KPU Sumut, selalu menjaga independensi. “KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu menjaga jarak yang sama kepada seluruh pasangan calon kepala daerah," kata Mulia.
"Kami yakin masyarakat Sumatera Utara percaya, yakin bahwa yang terpilih itu adalah orang-orang yang memiliki integritas, bersih, komit untuk membangun Sumatera Utara,” ujarnya seraya menambahkan bahwa seluruh tahapan pilkada serentak di Sumut dilakukan secara transparan.
Dalam kegiatan tersebut masing-masing calon Kepala Daerah turut mendeklarasikan harta kekayaannya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Pilkada serentak ini lebih terbuka dan berintegritas.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Provsu
