Medan,

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kedepan dapat memberikan kecukupan modal kepada PT Perkebunan Sumut, sehingga BUMD ini dapat berjalan optimal.

Karena, selama ini BUMD tersebut masih menggunakan dana pihak ketiga, yaitu dari perbankan. Seperti diketahui dana dari perbankan itu nantinya memerlukan bunga. Sehingga keuntungan yang diperoleh BUMD ini sebagian untuk membayar bunga.

Memang menurut Gubsu, kecukupan modal PT Perkebunan belum tercapai sesuai dengan apa yang disepakati sejak awal BUMD ini ada. Termasuk penyertaan modal dari Pemprovsu yang belum maksimal. “Kedepannya diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dapat memberikan kecukupan modal kepada BUMD ini, sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Gubsu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan di Kantor PT Perkebunan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Senin (21/5).

Pada kesempatan itu, Gubsu mengatakan, dari Laporan Direksi,  dari hasil pengawasan selama tahun 2017, bahwa PT Perkebunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kinerja dan juga laba. “Ini merupakan suatu hal yang cukup baik. Meskipun masih adanya kendala-kendala yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujarnya.

Gubsu juga mengharapkan kepada PT Perkebunan untuk terus memperbaiki kinerja. "Kinerja yang pengawasannya telah disampaikan dewan komisaris, baik dari sisi produksi dan lain-lain secara teknisnya harus diperbaiki sehingga BUMD ini bisa menjadi salah satu BUMD yang sehat dan bisa memberikan kontribusinya bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Sumut Drs H Darwin Nasution SH bahwa modal yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Koperasi Karyawan Perkebunan sebagai pemegang Saham PT Perkebunan Sumut belum sepenuhnya disetorkan. “ Kesepakatan sebesar lebih kurang Rp 600 miliar, sejauh ini yang dipenuhi baru sekitar 47 persen,” ujar Darwin.

Padahal, kata Darwin, bisnis perkebunan adalah bisnis yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Karenanya butuh penambahan modal dari pemegang saham. “Diharapkan pemegang saham bisa menambahkan modalnya agar bisnis pekebunan ini bisa dikembangkan kedepannya,” katanya.

Seperti yang disampaikan Gubsu, lanjut Darwin, karena kurangnya modal maka PT Perkebunan mengajukan pinjaman kepada perbankan. "Seperti kita ketahui bila dari perbankan, tentunya harus mengembalikan pokok dan membayar bunga. Hal ini tentunya membebani pembiyaan perusahaan. Oleh karenanya kami sangat membutuhkan tambahan dana dari pemegang saham,”  ucap Darwin.

Turut hadir pada rapat tersebut  Komisaris Utama Ir Herawaty N MMA, besarta dewan komisaris lainnya, Dewan Pengawas Bondaharo Siregar, Kabiro Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun, dan jajaran PT Perkebunan Sumut.